BUMDberbeda dengan birokrasi pemerintahan daerah terkait pendanaan, biaya transaksi, hak-hak pekerja, pengawasan keuangan, izin untuk beroperasi di luar yurisdiksinya, dan terkadang dalam keadaan tertentu, hak untuk meraup untung dan menyatakan bangkrut. Dampak dan pengaruh dari BUMD dapat berbeda dengan badan usaha milik negara (BUMN).
KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel area kebakaran lahan korporasi perkebunan sawit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Sabtu (14/9/2019). Hari itu secara total ada dua lahan korporasi yang disegel. Dengan demikian, sejak Agustus sudah ada 28 lahan korporasi dan 1 milik perorangan di Kalbar yang telah disegel.
lingkunganhidup di indonesia . Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan pengaturan norma mengenai lingkungan hidup di dalam konstitusi . kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 28H ayat (1) : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
KabupatenKota, sehingga titik berat penanganan pengelolaan lingkungan hidup ada di Kabupaten/Kota. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 045/560 tanggal 24 Mei 2002 tentang pengakuan Kewenangan/Positif List terdapat 79 Kewenangan dalam bidang lingkungan hidup. Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional yang dilaksanakan,
manusiadan lingkungan hidup; b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penghentian sementara
. jelaskan dampak pemerintahan yang tidak transparan di bidang lingkungan hidup
